Bahasa Indonesia English
SEKILAS INFOSelamat Hari Ulang Tahun KORPRI Ke 45 Semoga Makin Jaya Selamat Datang di Website Sistem Informasi Administrasi Pembangunan (SIMDALBANG)

Provinsi Tinjau Ulang Penambahan Wilayah Industri Garut

Bookmark and Share
Jumat, 11 November 2016 - 12:23:57 WIB » Diposting oleh : Administrator » Hits : 478 » BERITA PEMBANGUNAN

Direktur Jendral Tata Ruang Budi Situmorang mengakui pihaknya menerima permohonan pemerintah Kabupaten Garut perihal penambahan wilayah industri di Garut untuk menyokong pendapatan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Garut meminta tata ruang dan wilayah (RTRW) direvisi agar bisa memasukan kawasan industri, itu tepatnya dua hari sebelum bencana banjir bandang cimanuk,” katanya di Hotel California, Bandung, Jumat (11/11/2016)

Menanggapi permohonan tersebut pihaknya akan ditinjau ulang, mengingat di Garut akhir-akhir ini terjadi bencana. Terlebih daerah Garut sebagian besar merupakan daerah konservasi.

Menurutnya tidak ada persoalan dalam tata ruang di Garut, Hulu sebagai resapan itu sudah benar. Namun yang menjadi masalah adalah alih fungsi lahan menjadi komoditas tanaman sayur, padahal kawasan hulu Garut seharusnya menjadi penopang aliran air agar tidak menjadi air permukaan yang menjadikan bencana seperti banjir dan longsor.

“Ini alih fungsi illegal. Masalahnya di Garut ada masyarakat yang memperbolehkan kawasan lindung dimanfaatkan, tapi kita tidak tahu apakah itu dikuasai pemodal atau masyarakat hanya pekerja,” ujarnya.

Budi sendiri pihaknya berencana akan menjadikan daerah terdampak bencana di garut sebagain percontohan pembangunan wilayah berbasis tata ruang yang menjawab potensi kerawanan bencana.

“Seperti Garut ini kan sedang melakukan persetujuan substansi bersama menteri,” tuturnya.

Menurutnya Garut mengajukan permohonan untuk memasukan kawasan industri itu tepat dua hari sebelum musibah cimanuk terjadi. Atas dasar itu, Budi mengaku dalam revisi RTRW Garut nanti pihaknya akan menambahkan daerah mana saja yang tidak boleh dibangun.

“Agar nanti jika ada yang menyimpang kita bisa tarik ijinnya, bahkan dimasukan ke pidana,” tegasnya.

Ditempat yang sama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan permintaan yang diajukan oleh Garut sulit untuk diputuskan, karena lanjutnya, Garut itu wilayah hutan lindungnya cukup luas. Menurutnya dari angka yang telah ditetapkan oleh aturan provinsi jabar, 81,39% merupakan hutan lindung.

“Sehingga untuk merealisasikan revisi itu, ada satu hal yang menjadi permasalahan dimana sebagian besar wilayah Garut dijadikan wilayah lindung. Pemkab Garut memberikan usulan mencoba mengusulkan perubahan titik untuk dijadikan kawasan industri,” katanya di Bandung, Jumat (11/11/2016).

Menurutnya, hal ini memang masuk akal, mengingat akibat dari ditetapkannya sebagian besar wilayah Garut merupakan hutan lindung, Pemda pun ingin menambah pemasukan pendapatan daerah dengan membentuk kawasan industri, justru hal ini yang menurut Iwa menjadi sulit.

Namun ia berjanji, dari pertemuan tersebut akan dibahas solusi untuk menjadikan wilayah Garut sebagai lahan konservasi, tapi juga dapat menghasilkan pendapatan daerah yang akan menyokong pembangunan Garut.

“Prinsipnya pemprov akan mencari solusi bagaimana tata ruang itu tetap terjaga, tapi juga pendapatan daerah juga ada,” ujarnya.

Karena itu menurutnya dalam mengajukan revisi tersebut, seluruh pihak akan mendiskusikan agar ada kesamaan persepsi antara pusat, provinsi dan daerah.

Iwa sendiri menilai salah satu hal penting untuk mendorong pendapatan pemkab Garut adalah soal transportasi supaya akses makin cepat ke Bandung.

“Nanti ada infrastruktur yang menjadikan Garut bisa mengembangkan pariwisata yang lebih masiv lagi agar mendongkrak pariwisata daerah,” tuturnya.

Berita & Artikel Lainnya