Bahasa Indonesia English
SEKILAS INFOSelamat Hari Ulang Tahun KORPRI Ke 45 Semoga Makin Jaya Selamat Datang di Website Sistem Informasi Administrasi Pembangunan (SIMDALBANG)

Seputar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Bookmark and Share
Sabtu, 26 November 2016 - 11:49:14 WIB » Diposting oleh : Administrator » Hits : 445 » ARTIKEL PEMBANGUNAN

Penulis: Jajang Safulrohman, SE

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistik, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa pada perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintahan berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar pengadaan barang atau jasa tersebut.

Pengadaan barang dan jasa intansi pemerintah diatur Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan-peraturan perubahannya yaitu:

  1. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Perpres Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  4. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa ini, ada beberapa istilah yang perlu diketahui agar tidak menimbulkan ambiguitas dan misinterpretasi.   Beberapa diantaranya adalah:

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

- Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

-  Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.

-  Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

-  Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

- Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

-  Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

- Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

- Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

- Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

- Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

- Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dilakukan dengan menggunakan metode pemilihan  pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

 

NO.

JENIS PENGADAAN

METODE PEMILIHAN

NILAI HPS

A.

Barang

1. Pelelangan:

 

 

  1. Pelelangan Umum
  • 5 MILYAR

 

  1. Pelelangan Sederhana

s.d  5 MILYAR

 

  1. Pelelangan Terbatas

Tanpa Batasan Nilai

 

  1. Penunjukan Langsung

Tanpa Batasan Nilai

 

  1. Pengadaan Langsung

s.d  200 juta

 

  1. Sayembara/Kontes

Tanpa Batasan Nilai

B.

Pekerjaan Konstruksi

  1. Pelelangan Umum
  • 5 MILYAR

 

  1. Pelelangan Terbatas

Tanpa Batasan Nilai

 

  1. Pemilihan Langsung

s.d  5 MILYAR

 

  1. Penunjukan Langsung

Tanpa Batasan Nilai

 

  1. Pengadaan Langsung

s.d  200 juta

C.

Jasa Konsultansi

  1. Seleksi

 

 

  1. Seleksi Umum
  • 200 juta

 

  1. Seleksi Sederhana

s.d 200 juta

 

  1. Penunjukan Langsung

Tanpa Batasan Nilai

 

  1. Pengadaan Langsung

s.d 50 juta

 

  1. Sayembara

Tanpa Batasan Nilai

D.

Jasa Lainnya

  1. Pelelangan

 

 

  1. Pelelangan Umum
  • 5 MILYAR

 

  1. Pelelangan Sederhana

s.d 5 MILYAR

 

  1. Penunjukan Langsung

Tanpa Batasan Nilai

 

  1. Pengadaan Langsung

s.d 200 juta

 

  1. Sayembara/Kontes

Tanpa Batasan Nilai

 

Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Selain memilih penyedia jasa dari luar, pengadaan barang dan jasa pemerintah juga bisa dilakukan secara mandiri oleh instansi tersebut. Hal ini memang telah dijelaskan di dalam peraturan yang berlaku. Berbeda dengan menggunakan penyedia barang/jasa diluar institusi, swakelola mengandalkan sumber daya yang ada didalam instansi tersebut untuk merencanakan, mengorganisasi, mengerjakan dan mengawasi secara mandiri proses pengadaan barang dan jasa. Sistem ini bisa dilakukan untuk pekerjaan dengan kriteria khusus seperti:

-  Pekerjaan yang besaran nilai, sifat, lokasi maupun besaran tidak diminati oleh penyedia jasa.

-  Pekerjaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan SDM internal institusi tersebut.

- Pekerjaan yang pelaksanaan dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat atau SDM instansi tersebubut.

-  Penyelenggaraan diklat, penataran, lokakarya, seminar, kursus maupun penyuluhan

-  Pekerjaan yang tidak bisa dihitung secara rinci yang menempatkan penyedia jasa di dalam posisi yang kurang menguntungkan.

-  Pekerjaan yang berhubungan dengan proses data, pengujian laboratorium, perumusan kebijakan pemerintah serta system penelitian tertentu.

-   Proyek percontohan khusus yang belum pernah dilakukan oleh penyedia barang/jasa

-   Pekerjaan yang bersifat rahasia di lingkungan instansi tersebut.

Dari kriteria diatas, kita mengetahui bahwa swakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah hanya bisa dilakukan pada keadaan tertentu. Meskipun telah diatur dengan aturan diatas, sering ditemui kesalahan interpretasi dan persepsi di dalam instalasi tersebut. Oleh karenanya, perlu dilakukan penjabaran yang spesifik sebelum memutuskan untuk menjalankan metode swakelola.

Demikian sekilas pengadaan barang/jasa pemerintah. Semoga bermanfaat !

Berita & Artikel Lainnya