Bahasa Indonesia English
SEKILAS INFOSelamat Hari Ulang Tahun KORPRI Ke 45 Semoga Makin Jaya Selamat Datang di Website Sistem Informasi Administrasi Pembangunan (SIMDALBANG)

Deskripsi RPJMD

Bookmark and Share

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan masa depan secara tepat dari sejumlah pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan merupakan suatu bentuk kebijakan publik berupa konsep dan dokumentasi yang menggambarkan berbagai upaya terkait pencapaian tujuan melalui pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai landasan hukum dalam penyusunan perencanaan pembangunan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, mengatur adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui agenda event indonesia pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perumusan perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan melalui proses penyusunan dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang, dengan memperhatikan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Garut periode Tahun 2014-2019 yaitu H. Rudy Gunawan, S.H., M.H., M.P., dan dr. H. Helmi Budiman yang telah dilantik pada tanggal 23 Januari 2014, dan penetapan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 paling lambat 23 Juli 2014. Sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Susunan Organisasi Perangkat Daerah, lintas Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karenanya RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah terpilih kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.

RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 ini selanjutnya, menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan di Provinsi Jawa Barat Agenda Event Bandung. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut:

  1. Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para Calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  2. Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka berfikir, asumsi, dan metoda ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
  3. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders ) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan;
  4. Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), kedua pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

 

Download RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 >>>>Disini<<<<<