Bahasa Indonesia English
SEKILAS INFOSelamat Hari Ulang Tahun KORPRI Ke 45 Semoga Makin Jaya Selamat Datang di Website Sistem Informasi Administrasi Pembangunan (SIMDALBANG)

Deskripsi RKPD

Bookmark and Share

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD fbs indonesia untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

  1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
  2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (R-APBD);
  3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintah di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan
  4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memiliki substansi rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran. Meskipun demikian, ketentuan dalam peraturan perundangan di atas tetap memberikan peluang yang seluasluasnya kepada Daerah untuk menciptakan kemandirian dalam rangka membangun daerahnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

Sumber daya yang dimiliki Kabupaten Garut untuk pengembangan dan pembangunan menuntut dilakukannya proses penyatuan persepsi dan aspirasi tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berorientasi secara optimal kepada kebutuhan nyata masyarakat, sehingga diharapkan dapat diidentifikasi isu-isu strategis, masalah-masalah mendasar, prioritas program dan kegiatan, serta fokus pembangunan yang perlu dilakukan secara bertahap dalam upaya pencapaian visi daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), akan tetapi dapat lebih bersifat Spesifik (Spesific), Terukur (Measurable), dapat dicapai (Achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (Resources Availability), dan tepat waktu (Time). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2016 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, RKPD diharapkan dapat memberikan arah yang tepat, akurat dan benar-benar menopang kebutuhan pembangunan ditengah terbatasnya kemampuan anggaran Daerah.

Prinsip–prinsip tersebut sekaligus menjadi dasar pembangunan tahun 2016, dalam upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2019, yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera”, yang diimplementasikan dalam 4 (empat) Misi, yaitu:

  1. Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis;
  2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;
  3. Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman; dan
  4. Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman.

 

Download RKPD Tahun 2015 >>>>Disini<<<<<