Bahasa Indonesia English
SEKILAS INFOSelamat Hari Ulang Tahun KORPRI Ke 45 Semoga Makin Jaya Selamat Datang di Website Sistem Informasi Administrasi Pembangunan (SIMDALBANG)

PROFIL ULP

Bookmark and Share

PEMBENTUKAN  ULP

Menindaklanjuti Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 868 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Garut.  Berdasarkan ketentuan dimaksud, Bagian Administrasi Pembangunan berkedudukan selaku Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri Kepala, Sekretariat dan Kelompok Kerja.  Khusus mengenai Kelompok Kerja (Pokja) yang tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui lelang,  kedudukannya masih tetap di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang terintegrasi dan terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan barang/jasa, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diadakan perubahan dengan terbitnya Peraturan Bupati Garut Nomor 1130 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Garut. Perubahan yang signifikan yaitu kedudukan Kelompok Kerja (Pokja) yang terpusat pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah seiring dengan ketersediaan sumber daya manusia/pegawai  bersertifikat pengadaan barang/jasa yang memadai.

 

TUGAS DAN KEWENANGAN ULP          

Tugas ULP meliputi:

      1. mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK;
      2. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
      3. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
      4. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau    pascakualifikasi;
      5. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
      6. menjawab sanggahan;  
      7. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
      8. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
      9. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
      10. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Bupati;
      11. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
      12. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan ULP;
      13. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE;
      14. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan
      15. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.

 

Kewenangan ULP meliputi:

  1. menetapkan dokumen pengadaan;
  2. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
  3. menetapkan pemenang untuk:mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada SKPD untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
    1. pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
    2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  4. mengusulkan kepada PA/KPA agar penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam; dan
  5. memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

 

STRUKTUR ORGANISASI ULP

Susunan organisasi ULP terdiri dari:

  1. Kepala;
  2. Sekretariat:
  3. Staf Pendukung; dan
  4. Kelompok Kerja

Struktur Organisani ULP

Hubungan Kerja ULP